oleh

Sosialisasi Virtual Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

FOKUSSATU.ID, BANDUNG  – Komisi Informasi Jabar telah menggelar Sosialisasi Monev 2020 yang digelar pada hari Rabu (9/9/20). Acara yang berlangsung secara daring tersebut diikuti oleh 118 Badan Publik meliputi 27 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, 10 Badan Usaha Milik Daerah , 11 Lembaga Tingkat Provinsi Jawa Barat , 27 KPU Kab/Kota , 27 Bawaslu Kab/Kota serta 16 Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat.

Pada hari Jumat, 11/9/2020 di Kantor Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat reporter menanyakan terkait daring tersebut pada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yaitu Ijang Faisal di Jalan Turangga 25 Bandung.

Ketua KI Jabar, Ijang Faisal mengatakan, Monev 2020 yang bertajuk Pelayanan Informasi Publik di Era Pandemi Covid -19 ini.

“Pelayanan Informasi Publik Era Pandemi Covid-19 mempunyai empat tujuan utama yaitu: Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun satu tahun terakhir, Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di era pandemi covid-19, serta Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di era pandemi Covid-19,” jelas Ijang.

Baca Fokus Lainnya  Walikota Cimahi Apresiasi Yayasan Pesantren Gratis Darul di Hari Miladnya

Bedi Budiman Ketua Komisi I DPRD Jabar dalam sambutannya mengapresiasi upaya KI Jabar untuk menggelar Monev 2020.

“Transparansi hendaknya menjadi ruh setiap badan publik di Jabar guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Jabar,” tutur Bedi.

Pilkada serentak 2020 yang digelar di 8 Kabupaten/Kota di Jabar hendaknya senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar Pilkada yang digelar lebih berkualitas dan berintegritas.

Sambutan berikutnya sekaligus membuka acara sosialisasi secara resmi disampaikan Asda 1 Pemprov Jabar Bidang Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial.

Baca Fokus Lainnya  Kunjungan Kerja Bersama Pemkot dan DPRD Kota Bandung Perihal Buka Akses Gedong Cai Tjibadak

Dewi Sartika mengatakan bahwa “upaya mewujudkan Jabar Juara hendaknya diawali dengan keterbukaan yang dilakukan semua badan publik baik eksekutif, legislatif maupun yudiktif. Penerapan transfaransi dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualaitas peran serta masyarakat yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan, Yudaningsih komisioner KI Jabar bidang Monev dan Advokasi selaku Pemateri pertama mengungkapkan, pelaksanaan Monev 2020 dilaksanakan dengan mengindahkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, paartisipatif, transfaran dan berkelanjutan. Secara garis besar tahapan monev 2020 terdiri dari 9 tahapan mulai sosialisasi kepada publik hingga penganugrahan dan seminar pada awal Desember 2020. Pengisian Formulir SAQ sendiri berlangsung mulai tanggal 9-25 September 2020.

“Batas akhir pengembalian SAQ dari Peserta Monev tanggal 25 September 2020, tidak ada toleransi perpanjangan waktu” tegas Yudaningsih.

Baca Fokus Lainnya  BEEC Tawarkan Mesin IOT ke PEMKOT Bandung Sebagai Alat Pengoperasian ATM Beras

Sementara itu, Budi Yoga selaku Ketua Tim Penilai Independent Monev 2020 menjadi Pemateri kedua di acara virtual daring tersebut. Budi mengatakan terdapat 6 indikator penilaian Monev. Adapun indikator tersebut terdiri dari Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat, Kelengkapan pembentukan dan dukungan PPID, Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik, Kelengkapan penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik, Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.

“Indikator yang ke 6 ini mendapatkan bobot penilaian yang paling besar dibandingkan 5 indikator lainnya. Inovasi dan Kolaborasi adalah dua variabel penilaian Badan Publik yang masuk kualifikasi presentasi. Kualifikasi penilaian akhir bervariatif mulai informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Skorsing nilai Informatif sendiri antara 90 sampai 100,” pungkas Budi.

Editor Iwan Rohman

Komentar