oleh

Muraz Minta Pancasila dan Bahasa Indonesia Tidak Dihapus Dari NSP

SUKABUMI, Anggota DPR RI H. Mohamad Muraz Perwakilan Dapil Sukabumi Jawa Barat menyebut diantaranya, pemerintah, DPR dan seluruh lembaga negara memiliki kewajiban yang sama untuk meyakinkan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang bersifat absolut untuk warga negaranya.

“Agar dasar dan ideologi negara Pancasila bisa dimengerti, difahami, diyakini kebenaranya, dilestarikan dan diamalkan oleh seluruh warga negara,” ujarnya, Senin 19 April 2021

“Pancasila adalah kesepakatan bangsa Indonesia dalam menata negara dan pemerintahan utk mewujudkan NKRI yang jaya, makmur dan adil sesuai pembukaan UUD 45,” ucapnya.

Menurut Muraz yang merupakan Anggota Komisi II DPR-RI dari F-Partai Demokrat mengatakan, hasil survei LSI Denny JA 28 Juni – 5 Juli 2018 publik yang pro Pancasila hanya 75,3%. warga muslim hanya 74%; segmen lulusan SD 76,3%; Segmen lulusan SLTP 76,5%; Segmen lulusan SMA/sederajat 74% ; pendidikan kuliah keatas 72,8%.

Baca Juga  Dewan Pers Dan PWI Sampaikan Terima Kasih Pada Gubernur Anies Baswedan

Lanjut Muraz, Jika tahun 2021 disurvei lagi, akan lebih menurun. Tentunya ini adalah kesalahan Pemerintah dan elemen lembaga negara yang sejak orde Reformasi kurang mensosialisasikan Pancasila, Tak mungkin rasanya negara ini membangun dan maju sesuai cita-cita, bila kelompok tertentu dan sebagian masyarakat masih berkutat mempermasalahkan bahkan ada yg ingin mengganti Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

“Dalam situasi seperti ini, Pemerintah harusnya segera mengembalikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib pada seluruh pendidikan formal dan non formal,” ucapnya.

Malah menurut Muraz, dalam kondisi adanya sekelompok masyarakat yang ingin merubah Pancasila, Sungguh aneh bin ajaib, pemerintah malah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), tertanggal 30 Maret 2021, yang justru menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia pendidikan Formal dan non Formal.

Baca Juga  Jokowi Tinjau Langsung Proses Pelaksanaan Proses Vaksin Di Kota Bogor

Memang Kata Muraz, penyesuaian standar nasional pendidikan terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk meningkatan mutu Pendidikan di Indonesia adalah kebutuhan, namun tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Bahwa Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Naional Pendidikan, yang telah menghapus kurikulum wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia di Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi adalah bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah bertentangan dengan UU No 20 thn 2003 jo UU No.12 thn 2012 juga telah menimbulkan kegaduhan dalam dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya.

Baca Juga  Berjalan Lancar, PWI Kawal Hingga Tuntas Ribuan Peserta Ikuti Pelaksanaan Vaksinasi Insan Pers

“Saya meminta agar pemerintah segera mencabut PP No 57 thn 2021, atau Merevisi PP tersebut dengan mengacu pada Pancasila, UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 12 tahun 2012 dan mengembalikan mata pelajaran/ kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran/kuliah wajib dan mandiri di semua satuan Pendidikan,” tandasnya.

Selain itu, Muraz juga mendorong BPIP (Badan Pembina Ideologi Panca Sila ) sesuai sesuai tupoksinya untuk segera membuat materi Pendidikan Pancasila utk seluruh jenjang satuan pendidikan dan diharapkan Pancasila sudah menjadi mata pelajaran mandiri pada tahun ajaran 2021-2022. (Red.)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed